Mahasiswa Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Wabup Bengkalis

Unknown On September 09, 2016 with No comments

Aksi teatrikal mahasiswa dari Gerakan Perjuangan Mahasiswa Bengkali yang mendukung KPK menetapkan status tersangka terhadap Wakil Bupati Bengkalis Muhammad di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (08/09/2016).

kabarRepublika - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan dari Gerakan Perjuangan Mahasiswa Bengkalis (GPMB) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK dan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Aksi mereka ini untuk mendukung KPK menetapkan status tersangka terhadap Wakil Bupati Bengkalis Muhammad, yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau. Selain itu, mereka juga menyerahkan berkas kepada KPK yang berisi bukti-bukti indikasi korupsi yang diduga dilakukan Muhammad kala menjabat Kepala Dinas PU Riau.

“Ini aksi kami yang kedelapan kalinya. Ini murni bentuk perjuangan para mahasiswa di Bengkalis yang tidak ingin pejabat daerahnya terindikasi lakukan tindak pidana korupsi. Aksi kami ini bukan politis, bukan titipan ataupun pesanan siapapun. Sebelum Pilkada yang memenangkan Muhammad sebagai Wabup pun kami sudah menyuarakan ini,” kata Koordinator aksi dari GPMB Romi Saputra ketika diwawancarai.

Menurut Romi, Muhammad terindikasi terlibat kasus suap alih fungsi hutan dan korupsi lainnya di lingkungan Dinas PU Riau. Pasalnya, berbagai fakta menyebutkan Edison diduga menyuap Annas Maamun untuk mendapatkan proyek di lingkungan Dinas PU Riau.

“Mustahil bila Muhammad, yang kala itu menjabat Kepala Dinas PU Riau juga tidak menerima suap. GPMB mendukung KPK untuk segera menetapkan Wakil Bupati Bengkalis itu sebagai tersangka,” papar Romi.

Pihaknya juga mendesak para pejabat yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan Provinsi Riau umumnya untuk mengundurkan diri apabila terlibat dalam kasus tersebut. “Kami apresiasi KPK yang telah menjerat Annas Maamun, Gulat Manurung, dan Edison MM Siahan. Tapi kasus tersebut belum menyentuh sampai ke akarnya, dan belum menyentuh semua pihak yang terlibat,” ungkapnya.

Romi menduga, kasus ini juga melibatkan salah satu menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo, kami dukung KPK membongkar kasus tersebut setuntasnya, sampai ke akarnya, dan semua pihak yang terlibat, termasuk salah satu menteri di era Pressiden SBY,” tegasnya.

Selain kasus alih fungsi hutan, ujar Romi, Muhammad juga diduga terindikasi terlibat kasus korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM di Kabupaten Tembilahan saat yang bersangkutan menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Riau pada 2013.

Menurut Romi, dugaan korupsi ini diduga dilakukan bersama Dirut PT. Panotaro Raja, Sabar Stevanus P. Simalango, bersama pihak lain dengan prakiraan nilai proyek Rp 3.415.618.000.

“Proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak selesai namun untuk pencairan jumlah dana proyek pengadaan dicairkan 100 persen. Bukti-bukti dugaan keterlibatan Muhammad kami serahkan ke KPK agar KPK punya bukti kuat untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.

sumber:tribunnews.com

PPP Muktamar Jakarta Solid Dukung Lulung di Pilkada DKI

Unknown On September 03, 2016 with No comments

kabarRepublika - Partai Persatuan Pembangunan akan mengusung Abraham Lunggana atau Lulung pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) DKI 2017. Partai berlambang Kakbah akan memenangkan Tokoh Betawi yang saat ini menjabat sebagai wakil Ketua DPRD DKI itu.

Djan Faridz, ketua umum PPP hasil muktamar Jakarta mengatakan, sikap partainya tidak berubah dalam mendukung Lulung maju di pilkada Jakarta 2017. Dia menyatakan akan konsisten mendukung Lulung.

"Tinggal maunya Lulung gimana, biar bagaimana pun dia kader saya, saya tidak akan bergeser sedikitpun," tegas Djan di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016).

Keputusan DPP PPP ini menurut Djan bisa berubah jika atas permintaan Lulung sendiri. "Sampai nanti Haji Lulung mengatakan, 'Pak saya ingin mengubah keputusan saya dari calon gubernur atau apa,' ya silakan. Saya harus menghormati kader saya," ujar Djan.

Sejauh ini, Djan membeberkan PPP sudah menjalin komunikasi intensif dengan partai Gerindra, PKS dan PAN terkait pencalonan kadernya tersebut. "Nanti malam saya mau ngobrol-ngobrol lagi dengan partai lain," tukas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP DKI Dani Kusuma menegaskan seluruh pengurus partainya di seluruh Ibu Kota telah sepakat mendukung Lulung di pesta demokrasi rakyat Jakarta ini. Tidak hanya itu, seluruh dewan pengurus cabang (DPC) PPP di wilayah kota dan kabupaten terus berkonsolidasi untuk memenangkan Lulung yang merupakan ketua DPW PPP DKI ini.

“Pak Lulung memiliki kapasitas untuk memimpin kota ini. Pengalamannya sebagai wakil rakyat saya kira beliau sangat memahami apa yang diinginkan masyarakat Jakarta,” tukas Dani.

Lebih lanjut terkait koalisi, Dani menyatakan konsolidasi politik terus dilakukan dengan partai lain. Hal ini mengingat dengan jumlah 10 kursi, PPP harus berkoalisi. “Konsolidasi terus kita lakukan ke partai lain. Tim pemenangan pun sudah kami bentuk sejak jauh hari,” ungkap Dani.

Dani menambahkan, dualisme kepengurusan partainya tak akan mempengaruhi langkah Lulung untuk menjadi kandidat di pilkada DKI. Ini tak lepas dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan kepengurusan yang sah adalah PPP hasil muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz.

"PPP Kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta mengantongi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar Jakarta. Artinya berhak mengikuti Pilkada 2017, " jelas dia.

Putusan MA tersebut bersifat final dan mengikat sesuai UU Parpol. KPU telah mengeluarkan PKPU 9/2015 di mana pasal 36 menyatakan bahwa yang berhak mengikuti Pilkada adalah partai yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

PKPU tersebut adalah peraturan yang belum direvisi. Sementara, revisi PKPU diperkirakan selesai Oktober 2016.
“Dengan demikian jelaslah bahwa yang berhak mengikuti pendaftaran Pilkada pada September 2016 adalah PPP kubu Djan Faridz," ujar Dani.

sumber:metrotvnews.com

Kepala daerah (masih) korupsi

Unknown On September 01, 2016 with No comments

Mereka menggerus kesejahteraan rakyat

kabarRepublika - Korupsi menjadi salah satu musuh bebuyutan Indonesia dalam setiap masa. Sejak otonomi daerah diberlakukan, gelombang kepala dan wakil kepala daerah masuk penjara lantaran rasuah terus terjadi.

Memprihatinkan sudah tentu. Sebab, anggaran atau eksplorasi alam mestinya dinikmati rakyat hanya beredar di kantung-kantung penguasa dan kroninya, serta pengusaha hitam.

Peneliti lembaga nirlaba Indonesia Corruption Watch, Wanna Alamsyah, menyatakan memang kebanyakan pelaku korupsi justru berasal dari kepala atau pejabat daerah. Menurut catatannya, selama semester I 2016 (Januari-Juli), sebanyak 205 dari 210 kasus korupsi terjadi di daerah.

"Sebagian besar kasus korupsi terjadi di daerah. Kasus korupsi yang terjadi di nasional sebanyak lima kasus atau sekitar dua persen. Sedangkan kasus korupsi yang terjadi di daerah sebanyak 205 kasus atau sekitar 97 persen," kata Wanna kepada merdeka.com, Selasa (30/8) lalu.

Wanna menyatakan, modus paling sering terjadi adalah penggelapan. Di sampingnya ada proyek fiktif dan penyalahgunaan anggaran.

"Sektor keuangan daerah menjadi sektor yang paling rentan dikorupsi dengan 34 kasus. Sektor pelayanan publik menjadi sektor kedua yang paling rentan dikorupsi," ucap Wanna.

Korupsi di bidang infrastruktur, menurut Wanna, pada 2016 tercatat menelan kerugian negara sebesar Rp 486,5 miliar atau 55 persen. Sedangkan non-infrastruktur menghilangkan duit rakyat sebanyak Rp 404 miliar atau 45 persen.

Dalam pemetaan korupsi, bupati paling banyak terlibat. Sebab, mereka diberi kewenangan amat luas buat dan kerap tidak terkendali. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah menerbitkan izin, atau mengutak-atik anggaran buat proyek fiktif. Alhasil, warga seolah sengaja dibuat tak berdaya supaya mereka tetap mempunyai ketergantungan terhadap para elite penguasa. Makanya, warga tak peduli lagi dengan politik uang, asalkan mereka tidak kelaparan.

sumber:merdeka.com

Ahmad Dhani ke Ahok: Ini Orang Kurang Ajar!

Unknown On Agustus 09, 2016 with No comments

kabarRepublika - Musisi Ahmad Dhani mengungkap alasan mengapa dirinya tak menyukai sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Dhani, sebelum lahir gerakan menentang kedatangan Ahok di Jakarta Utara dengan nama Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, dirinya sudah lama tak menyukai Ahok, persisinya sejak 2014.
Alasan pertama, saat Ahok menolak menjadi juru kampanye Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2014 lalu. Padahal, waktu Ahok bisa menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Joko Widodo lantaran dibiayai Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Hal ini disampaikan Dhani dalam jumpa pers rapat persiapan deklarasi Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan, di kediamannya, Jalan Pinang Mas, Pondok Indah, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

"Dari situ saya mulai tahu, dia kurang ajar nih. Dia (Ahok) diangkat jadi Wakil Gunernur dibiayai, untuk maju jadi wakil gubernur dibiayai oleh Gerindra. Tiba-tiba ketika Prabowo jadi calon presiden dia (Ahok) menolak untuk menjadi juru kampanye. Ini orang kurang ajar. Misalnya saya bisa jadi Prabowo, saya tembak orang ini (Ahok). Kayak gini nggak boleh hidup di sini, saya mulai nggak suka sama Ahok," ujar Dhani.

Alasan kedua, Ahok dinilai tak normal saat memaki seorang ibu dengan sebutan maling di depan televisi.

"Buat saya itu perbuatan lelaki nggak normal. Kalau lelaki nggak mungkin melakukan hal seperti itu kepada ibu-ibu, nunjuk muka ngatain maling lagi," katanya.

"Nggak usah perempuan, laki-laki yang posturnya lebih kecil dari saya tubuhnya, saya nggak mungkin berbuat seperti itu. Jadi, menurut saya laki-laki ini nggak normal. Jadi kalau ada orang yang mendukung orang seperti ini, saya rasa pendukung itu juga nggak normal," sambung pentolan grup Dewa 19.

Lebih lanjut, suami penyanyi Mulan Jameela menganggap Ahok juga memiliki sifat ria dengan memamerkan kebaikannya di media sosial seperti Youtube.

"Ini yang tidak pernah dibahas ulama. Dia pamer hanya mempertontokan kebaikanya di YouTube, kejelekannya nggak dimasukin. Orang semacam ini kategorinya ria dalam ilmu agama. Orang semacam ini dari sudut pandang Islam tidak baik, karena perilakunya tercela, yaitu riya, berbuat baik hanya untuk dipuji. Itu pandangan saya pribadi," ungkapnya.

sumber:suara.com

Elektabilitas Risma Melejit, Ahok Melorot

Unknown On Agustus 07, 2016 with No comments

kabarRepublika - Elektabilitas Risma atau Tri Rismaharini di dunia maya terkait dengan bursa persaingan Pilkada DKI Jakarta 2017 terus melejit. Hal sebaliknya, calon pejawat DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok justru mengalami tren yang melorot.

Penilaian tersebut disampaikan CEO Katapedia, Deddy Rahman. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan survei online sejak 23 Juli-6 Agustus 2016 terkait dengan rivalitas kedua nama tersebut. Survei tersebut menggunakan data mining dan text mining. Untuk menganalisis survei tersebut, kata dia, pihaknya disokong teknologi Machine Learning berupa Artificial Neural Networks dan Naïve Bayes Algorithm dalam mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh informasi yang tersedia di internet, terutama media sosial.

''Elektabilitas Risma ternyata terus menaik selama pemantauan Katapedia, bahkan sempat melebihi Ahok pada 4 Agustus 2016: Risma 54,8 persen (4.529 tweets dukungan) versus Ahok 45,2 persen (3.737 tweets dukungan),'' kata Deddy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Ahad (7/8).

Deddy menjelaskan sebelum survei dua nama -- Risma dan Ahok, pihaknya sudah memantau 10 nama yang telah beredar sebagai bakal calon Gubernur Jakarta sejak Mei hingga Juli 2016. Ia mengatakan, dari 10 kandidat tersebut nama Risma tidak masuk di dalamnya. Dari 10 kandidat itu, kata dia, ada 2 nama yang sangat menonjol, yakni Sandiaga Uno dan Yusril Ihza Mahendra.

''Namun kedua nama ini memiliki elektabilitas yang sangat rendah bila dibandingkan petahana Ahok, yakni sekitar 9 – 13 persen. Dengan elektabilitas serendah tersebut, Ahok terlihat sebagai “raksasa” bagi keduanya. Sehingga tak satu pun yang bakal mampu mengalahkan elektabilitas Ahok,'' katanya.

sumber : republika.co.id

Risma Minta Maaf ke Warganya, PDIP: Megawati Belum Bicara

Unknown On Agustus 05, 2016 with No comments

Permintaan maaf tersebut kemudian menimbulkan multitafsir.

kabarRepublika - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta maaf kepada semua warga Surabaya ketika menghadiri acara peluncuran Kampung KB di RW XII Sidotopo Jaya, Semampir, pada Kamis (4/8/2016) pagi. Dia meminta warganya memaafkan kalau selama ini memiliki kesalahan, baik di kelurahan, kecamatan, maupun pegawai di SKPD Pemerintah Kota Surabaya.

Permintaan maaf tersebut kemudian menimbulkan multitafsir. Apakah itu tanda Risma akan diusung PDI Perjuangan ke pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 atau hal lain.

Soal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga tidak mau berandai-andai, meski Eriko berharap Risma mau bertarung di Jakarta.

"Jika disikapi secara politik, ini hal positif. Selama ini beliau berat untuk meninggalkan masyarakat Surabaya, dalam hal ini kalau ini benar adalah sinyal politik positif, artinya masyarakat tentu jadi banyak pilihan," kata Eriko, Kamis (4/8/2016).

Meski belakangan muncul banyak pendukung Risma untuk maju ke pilkada Jakarta, Eriko mengatakan sejauh ini belum ada keputusan final dari DPP PDI Perjuangan.

Eriko menambahkan sepengetahuannya sampai sekarang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputro juga belum membicarakan perihal pilkada Jakarta dengan Risma. Komunikasi terakhir keduanya berlangsung saat Megawati berkunjung ke Surabaya.

"Sampai saat ini sepengetahuan kami belum ada lagi komunikasi antara ketum dengan beliau (Risma) secara langsung, terakhir dulu adalah saat kunjungan ke Surabaya," kata dia.

sumber : Suara.com -

Ahok Sindir Risma, PDI-P Berang

Unknown On Agustus 02, 2016 with No comments

kabarRepublika.com - DPC PDI-P Surabaya berang atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di salah satu media yang menyindir bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seolah memiliki target mengincar kursi Presiden RI,Joko Widodo.

Menurut Wakil Ketua DPC PDIP, Didik Prasetiyono, pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang gubernur.

"Ibu Risma saat ini sedang bekerja membangun Surabaya. Saya harap Pak Ahok juga demikian. Jangan berkomentar yang membuat gaduh," ungkapnya, Senin (1/8/2016).

Sebagai seorang gubernur yang bukan bagian dari PDI-P, pernyataan Ahok dinilai mengadu domba Bu Risma dengan Pak Jokowi.

"Pak Ahok tidak seharusnya berusaha mengadu domba dua kader PDIP, yakni Ibu Risma dan Presiden Joko Widodo," ujar Didik.

Terkait wacana yang berkembang, soal nama Risma yang akan dicalonkan sebagai cagub DKI, Didik mengatakan, hal itu adalah wewenang DPP PDI-P dan merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

"Lebih baik Pak Ahok bekerja membangun Jakarta, tidak usah bikin gaduh," tegasnya.

Pernyataan Ahok yang dikutip media tersebut seolah menyindir Risma memiliki kepentingan menjadi presiden dan menggeser posisi Jokowi.

"Apalagi seingat saya, Bu Risma pernah ngomong, coba nanti dicek, ‘Kan Surabaya lebih besar dari pada Solo. Wali Kota Solo bisa jadi presiden, masa Wali Kota Surabaya enggak bisa.’ Semua orang punya pikiran yang bebas. Bagi saya orang Jakarta akan diuntungkan, pilihan banyak,” ujar Ahok.

sumber:kompas.com